Bali dan Sulawesi Utara Perkuat Sinergi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuka peluang kerja sama strategis dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Johannes Victor Mailangkay di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (15/7/2026).

Kunjungan rombongan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertujuan mempelajari pengalaman Bali dalam mengelola industri pariwisata, mulai dari penataan destinasi, penguatan kelembagaan, hingga penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan sektor tersebut.

Johannes Victor Mailangkay menilai keberhasilan Bali menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. Ia juga mengapresiasi pengalaman Giri Prasta dalam meningkatkan pendapatan daerah saat menjabat Bupati Badung.

Menurutnya, Sulawesi Utara saat ini terus memperkuat sektor pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia, termasuk dukungan pemerintah pusat terhadap Politeknik Pariwisata. Selain itu, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, terutama dari Tiongkok dan Korea Selatan, turut didorong oleh tersedianya penerbangan langsung dari Manado ke sejumlah kota di Tiongkok.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dapat menjalin kerja sama dengan Bali dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan kawasan wisata, pelestarian budaya sebagai daya tarik destinasi, hingga penyusunan regulasi kepariwisataan yang lebih efektif.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyambut positif rencana kolaborasi antardaerah. Ia menilai sinergi antarprovinsi menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Giri Prasta menegaskan bahwa pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan semata, melainkan pada kualitas destinasi dan pengalaman yang diperoleh pengunjung. Penataan kawasan wisata, menurutnya, harus dilakukan melalui pembagian zona yang jelas serta didukung pengelolaan yang profesional.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan desa wisata sebagai salah satu kekuatan pariwisata berbasis masyarakat. Sebagai contoh, Desa Kutuh di Kabupaten Badung berhasil berkembang menjadi desa maju setelah mengoptimalkan potensi Pantai Pandawa melalui pengelolaan yang terkoordinasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Selain itu, Giri Prasta menyampaikan bahwa perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 membuka peluang lebih besar bagi pengembangan sektor pariwisata, termasuk industri Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) untuk meningkatkan daya saing destinasi.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal terbentuknya kerja sama yang lebih erat antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di kedua daerah.