Ledakan Bom Rakitan Terjadi Dekat Kementerian Kehakiman Filipina Jelang Pidato Marcos

MANILA - Sebuah ledakan akibat bom rakitan terjadi di sekitar pintu masuk Kementerian Kehakiman Filipina pada Senin (27/7/2026) dini hari. Peristiwa tersebut berlangsung beberapa jam sebelum Presiden Ferdinand Marcos Jr menyampaikan pidato tahunan kenegaraan.

Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden itu. Namun, pada pagi harinya, aparat kembali menemukan sebuah benda mencurigakan yang diduga perangkat peledak di sekitar kawasan Gedung Senat Filipina.

Kepala Kepolisian Nasional Filipina, Jose Melencio Nartatez Jr, menyebut kedua kejadian tersebut memiliki kemungkinan berkaitan. Polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

Menurutnya, aparat sebelumnya telah melakukan berbagai langkah pengamanan untuk mengantisipasi ancaman bom menjelang agenda besar Presiden Marcos. Meski demikian, satu perangkat tetap berhasil lolos dari pengawasan dan menyebabkan ledakan.

Juru bicara Kepolisian Manila, Philipp Ines, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan tingkat kekuatan ledakan karena penyelidikan masih berlangsung.

Dari sejumlah foto yang beredar, terlihat bagian kaca depan sebuah kendaraan mengalami kerusakan serta terdapat beberapa puing di sekitar lokasi kejadian.

Sementara itu, perangkat mencurigakan yang ditemukan dekat Gedung Senat ditemukan sekitar pukul 08.30 waktu setempat oleh seorang pengemudi truk derek. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas keamanan.

Tim penjinak bom yang datang ke lokasi mengamankan beberapa benda, termasuk detonator, jam, serta wadah berisi bubuk berwarna cokelat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kepolisian setempat belum memberikan keterangan mengenai potensi daya ledak perangkat tersebut.

Insiden ini terjadi ketika situasi politik Filipina sedang menjadi sorotan. Presiden Marcos dijadwalkan menyampaikan pidato State of the Nation Address (SONA), sementara Wakil Presiden Sara Duterte tengah menghadapi proses pemakzulan dan pemerintah juga menghadapi tekanan terkait dugaan skandal korupsi proyek pengendalian banjir.